ANALISIS PENGALIHAN PBB P2

MENGGUNAKAN CPM & PERT

LATAR BELAKANG 

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan, yang lebih populer dengan istilah PBB P2, telah ditetapkan menjadi pajak daerah (kabupaten dan kota) berdasarkan berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Batas waktu yang telah ditetapkan oleh UU PDRD bagi kabupaten kota untuk mengelola PBB P2 yaitu selambat-lambatnya 1 Januari 2014.

Kota Surabaya, adalah daerah yang menempati urutan pertama dalam mengelola PBB P2. Belajar dari plus minusnya Kota Surabaya mengelola PBB P2, maka di tahun 2012 ini, sebanyak 16 kabupaten kota segera mengikuti jejak Kota Surabaya untuk mengelola PBB P2. Dan apabila kita ikuti berita dari internet tentang 16 kabupaten kota tersebut, maka kita akan tahu bahwa secara umum mereka telah mengatakan siap dan ingin menjadi pilot project di daerahnya masing-masing.

Pertanyaannya adalah, sejauh manakah mereka telah mempersiapkan pengalihan PBB P2 tersebut? Karena setidaknya ada empat hal yang harus dipersiapkan oleh mereka, yaitu a). Sarana dan Prasarana; b). Struktur organisasi dan tata kerja; c). Sumber Daya Manusia dan d). Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Standar Operating Prosedur.

 

Jika proses pengalihan PBB P2 diibaratkan sebagai proses pendaratan sebuah pesawat terbang, maka perlu diusahakan agar pendaratan tersebut berlangsung mulus. Nah, tulisan ini bertujuan memberikan gambaran singkat tentang beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses pengalihan PBB P2. Penggambaran tersebut menggunakan analisis CPM & PERT dan hanya membahas hal-hal yang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan, sekaligus memberikan gambaran apa yang telah dilakukan oleh Bagian Evaluasi Pendapatan Daerah pada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mempersiapkan pengalihan PBB P2.

 

CPM PERT 

Adalah kepanjangan dari Critical Path Method dan Project Evaluation and Review Techniqu) yaitu suatu metoda yang apabila digunakan dalam sebuah proyek, maka diharapkan proyek tersebut akan berhasil tepat waktu. Tujuan metoda ini diantaranya adalah mengurangi penundaan pekerjaan, gangguan produksi, mengkoordinasikan berbagai bagian suatu pekerjaan secara komprehensif dan mempercepat selesainya proyek. Teknik ini memungkinkan dihasilkannya suatu pekerjaan yang terkendali dan teratur, karena jadwal dan anggaran dari suatu pekerjaan telah ditentukan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan.

 

CPM dan PERT telah menentukan bahwa a). Node, yang menggambarkan kejadian atau event atau peristiwa tidak digambarkan sebagai lingkaran, akan tetapi berbentuk kotak; b). Jenis kegiatan atau peristiwa sengaja tidak ditulis dalam bentuk huruf, akan tetapi berbentuk beberapa kata atau kalimat. Hal ini terpaksa dilakukan semata-mata untuk memudahkan penulisan.

 

AKTIFITAS

Menteri Keuangan telah menentukan beberapa aktifitas yang harus dilakukan oleh kabupaten kota sebelum menerima pengalihan PBB P2. Aktifitas tersebut meliputi: a). Sarana dan Prasarana; b). Struktur organisasi dan tata kerja; c). Sumber Daya Manusia dan d). Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Standar Operating Prosedur.

 

Aktifitas-aktifitas tersebut dapat digambarkan melalui diagram berikut ini.


 


Penjelasan diagram tersebut adalah sebagai berikut.

 Persiapan menerima pengelolaan PBB P2 dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota diawali dengan melakukan Bimtek Administrasi PBB yang harus diikuti oleh seluruh aparat DPPKAD kabupaten kota. Bimtek berikutnya adalah Bimtek Penilai PBB, Bimtek OC, Bimtek Juru Sita dan Workshop Teknologi Informasi. Prasyarat agar bisa mengikuti bimtek tersebut haruslah sudah mengikuti Bimtek Administrasi PBB.

 

Setelah aparat DPPKAD mengetahui proses bisnis dalam PBB karena mereka sudah mengikuti semua bimtek, maka proses pembuatan peraturan daerah menjadi mudah. Langkah berikutnya adalah membentuk struktur organisasi dan tata kerja yang sesuai kebutuhan untuk melaksanakan proses bisnis PBB.

 

Setelah struktur organisasi dan tata kerja terbentuk, maka dilakukanlah kegiatan berupa pengadaan sarana dan prasarana yang dilakukan organisasi tersebut serta kegiatan pendataan, pemetaan dan penilaian yang akan dilakukan oleh Pejabat Fungsional Penilai PBB.

 

Hasil dari dua kegiatan yang berbeda tersebut, akan digunakan untuk kegiatan entry data yang dilakukan oleh petugas-petugas pada Seksi Data dan Informasi, yang selanjutnya akan dilakukan kegiatan cetak massal SPPT di bawah pengawasan petugas Operating Consule PBB.

 

AKTIFITAS MEMPERSIAPKAN SUMBER DAYA MANUSIA 

Agar kabupaten kota memiliki sumber daya manusia yang mampu mengelola PBB P2, maka aktifitas yang harus dilakukan adalah mengadakan bimtek (bimbingan teknis), yaitu suatu istilah yang sudah biasa di Kementerian Dalam Negeri. Kalau di Kementerian Keuangan lebih dikenal dengan istilah pendidikan dan pelatihan (Diklat). Bimtek yang harus dilakukan oleh kabupaten atau kota adalah:

1. Bimtek Administrasi PBB (Kode Aktifitas A)

 Diajarkan proses bisnis tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang dimulai dari pendaftaran objek dan subjek PBB sampai dengan diterbitkannya SPPT PBB, penagihan, pembayaran, hak-hak sebagai wajib pajak. Bimtek ini harus diikuti oleh seluruh jajaran DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Asset Daerah). Mengapa? Agar seluruh pegawai di DPPKAD memiliki persepsi dan pengetahuan yang sama tentang PBB P2.

 2. Bimtek Penilai PBB (Kode Aktifitas B)

Diajarkan tentang hal-hal yang akan menjadi tugas pejabat fungsional penilai PBB yang meliputi pendataan, pemetaan dan penilaian PBB. Oleh karena itu, prasyarat peserta adalah telah mengikuti bimtek administrasi PBB.

 3. Bimtek OC (Operating Consule) PBB (Kode Aktifitas C)

Diajarkan tentang hal-hal yang akan menjadi tugas pejabat OC PBB, yaitu tentang manajemen sistem informasi yang ada dalam sebuah kantor pelayanan pajak. Oleh karena itu, prasyarat peserta adalah telah mengikuti bimtek administrasi PBB. Bimtek ini hanya bisa dilakukan di Pusdiklat Pajak – BPPK – Kementerian Keuangan, yang mana di dalamnya telah terdapat laboratorium komputer dan sistem aplikasi SISMIOP, SIG dan DBKB.

 4. Bimtek Juru Sita PBB (Kode Aktifitas D)

 Diklat ini dimaksudkan untuk mencetak calon tenaga fungsional juru sita pajak.

 5. Workshop Teknologi Informasi PBB (Kode Aktifitas E)

 Workshop ini akan membahas teknologi informasi PBB, Proses Bisnis PBB P2, SISMIOP, dan SIG. Termasuk di dalamnya adalah pembayaran PBB menggunakan mobile banking dan internet banking.

 

AKTIFITAS PEMBUATAN PERATURAN DAERAH (Kode Aktifitas F) 

 Pembuatan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan SOP (Standar Operating Procedure). Agar hasilnya benar, maka aparat yang telah mengikuti bimtek-bimtek di atas perlu saling bekerja sama, berkolaborasi dan bersinergi.

 Peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan SOP yang harus disiapkan, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

 a. Pendataan

 Berkaitan dengan kegiatan pengumpulan objek dan subjek PBB, apakah menggunakan cara Penyebaran SPOP, identifikasi, atau pengukuran.

 b. Penilaian

 Berkaitan dengan tata cara penilaian individual ataupun penilaian massal, analisis NIR (Nilai Indikasi Rata-Rata) dan ZNT (Zona Nilai Tanah), Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB), pendekatan penilaian

 c. Pengenaan

 Berkaitan dengan pengenaan PBB atas objek pajak khusus seperti bendungan PLTA, jalan tol, rel kereta api, perikanan darat, perairan pada pelabuhan laut, areal pembudidayaan ikan dan areal penangkapan ikan dan lain-lain.

d. SPPT

 Berkaitan dengan proses penerbitan (cetak massal), proses distribusi dari DPPKAD sampai ke tangan wajib pajak, serta penglibatan pihak lain yaitu ketua Rukun Warga dan ketua Rukun Tetangga.

e. Pembayaran

Mengatur tentang cara pembayaran yang meliputi Buku I sampai dengan Buku V, pembayaran langsung ke bank/pos persepsi ataupun pembayaran melalui ATM.

 f. Penagihan

 Mengatur tentang proses penagihan, dari penagihan door to door sampai dengan penagihan PBB dengan Surat Paksa.

 g. Pengurangan

Mengatur tentang wajib pajak yang tidak mampu secara ekonomi untuk membayar, objek pajak yang terkena bencana alam ataupun kebakaran, wajib pajak sebagai veteran, pensiunan PNS, janda ataupun duda.

 h. Keberatan

Mengatur tentang wajib pajak yang tidak setuju (tidak sependapat) dengan fiskus terhadap klas bumi ataupun klas bangunan. Intinya adalah telah terjadi sengketa antara keduanya.

 i. Banding

Wajib pajak yang tidak puas dengan keputusan keberatan, maka ia dapat mengajukan banding di Pengadilan Pajak di Jakarta. Jika selama ini fiskus (KPP Pratama) di Papua diwakili oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, bagaimanakah kabupaten/kota yang ada di Indonesia bagian Timur, seperti Papua?

 j. Restitusi

 Pengembalian kelebihan pembayaran PBB disebabkan oleh pengurangan yang dikabulkan, keberatan yang dikabulkan, banding yang dikabulkan, pembayaran ganda.

 k. Pemeriksaan

Pemeriksaan dapat saja dilakukan oleh petugas pajak dalam rangka untuk menguji kepatuhan wajib pajak daerah ataupun karena wajib pajak mengajukan keberatan.

l. Imbalan bunga

 Imbalan bunga, biasanya, diberikan manakala keberatan atau banding dikabulkan. Dapat juga karena pejabat terlambat menerbitkan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan restitusi.

m. Pengurangan denda administrasi

Diberikan kepada wajib pajak manakala wajib pajak terkena sanksi administrasi yang munculnya bukan karena kesalahan wajib pajak.

 n. Pengurangan, penghapusan, pembatalan

Dapat diajukan manakala peluang untuk mengajukan keberatan telah lewat waktu. Ataupun surat permohonan keberatan tidak dipertimbangkan karena kurangnya dokumen keberatan.

 o. Pembetulan

 Dapat diajukan oleh wajib pajak sepanjang terdapat kesalahan berupa salah tulis, salah hitung yang tidak terdapat unsur persengketaan/perselisihan antara wajib pajak dengan fiskus.

 p. Pengangsuran dan penundaan Pembayaran

 Mengatur tentang pembayaran PBB yang dapat diangsur.

 q. Penetapan Wajib Pajak atas Objek Pajak PBB yang Belum Jelas Diketahui WP-nya dan Pencabutan sebagai WP

  

AKTIFITAS PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (Kode Aktifitas G) 

Perlu pembentukan lembaga yang mirip dengan Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan (KP PBB), bukan KPP Pratama. Organisasi pada Direktorat Jenderal Pajak yang sekarang ini berlaku adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, yang mana di dalamnya terdapat KPP Pratama.

 

Sementara itu, KPP PBB diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan

Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.

Tabel di bawah ini menggambarkan perbandingan antara KPP PBB dengan KPP Pratama.

No

Keterangan

KPP PBB

KPP PRATAMA

1

Dasar Hukum

KMK RI Nomor 443/KMK.01/2001

PMK RI Nomor 62/PMK.01/2009

Instansi vertikal Ditjen Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kakanwil.

 

2

Tugas

Melaksanakan pelayanan di bidang PBB dan BPHTB dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPn BM, PTLL, PBB dan BPHTB dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3

Fungsi

a. Pendataan objek dan subjek pajak dan penilaian objek PBB;
b. Pengolahan dan penyajian data PBB dan BPHTB; penetapan PBB dan BPHTB;
c. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, serta penyelesaian restitusi PBB dan BPHTB;
d. penyelesaian keberatan, pengurangan, dan penatausahaan banding;
e. pembetulan SKP;
f. pengurangan sanksi pajak;
g. pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi PBB dan BPHTB;
h. pelaksanaan administrasi KPPBB.

a. pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek PBB;
b. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
c. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan SPT, serta penerimaan surat lainnya;
d. penyuluhan perpajakan;
e. pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;
f. pelaksanaan ekstensifikasi;
g. penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
h. pelaksanaan pemeriksaan pajak;
i. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
j. pelaksanaan konsultasi perpajakan;
k. pelaksanaan intensifikasi;
l. pembetulan ketetapan pajak;
m. pengurangan PBB serta BPHTB;

4

Seksi - Seksi

a. Subbagian Umum;
b. Seksi Pendataan dan Penilaian;
c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
d. Seksi Penetapan;
e. Seksi Penerimaan;
f. Seksi Penagihan;
g. Seksi Keberatan dan Pengurangan;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Subbagian Umum;
b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
c. Seksi Pelayanan;
d. Seksi Penagihan;
e. Seksi Pemeriksaan;
f. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan;
g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I;
h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II;
i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III;
j. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV;
k. Kelompok Jabatan Fungsional.

5

Tugas Seksi

Subbagian Umum:
Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.

Subbagian Umum:
Melakukan urusan kepegawaian, keuangan,tata usaha, dan rumah tangga.

Seksi Pendataan dan Penilaian:
Melakukan urusan pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak, dan pengumpulan data potensi pajak.

Seksi Ekstensifikasi Perpajakan :
Melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

Seksi Pengolahan Data dan Informasi:
Melakukan urusan perekaman, pengolahan data, analisis dan penyajian informasi PBB dan BPHTB.

Seksi Pengolahan Data dan Informasi:
Melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian PBB dan BPHTB, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.

Seksi Penetapan:
Melakukan urusan penetapan, intensifikasi dan ekstensifikasi PBB dan BPHTB.

 

Seksi Penerimaan:
Melakukan urusan tata usaha penerimaan, restitusi, dan pengalokasian penerimaan serta pemantauan penyetoran PBB dan BPHTB.

 

Seksi Penagihan:
Melakukan urusan tata usaha piutang pajak, penagihan, dan pembuatan usul penghapusan piutang PBB dan BPHTB.

Seksi Penagihan:
Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

Seksi Keberatan dan pengurangan:
Melakukan penyelesaian keberatan, pengurangan, uraian banding, pengurangan sanksi serta pemeriksaan sederhana atas permohonan keberatan dan pengurangan PBB dan BPHTB.

 

 

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, IV:
melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan PBB dan BPHTB, serta melakukan evaluasi hasil banding.

 

Seksi Pemeriksaan:
Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

 

Seksi Pelayanan:
Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan SPT, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

6

Kelompok Jabatan Fungsional

Fungsional Penilai PBB.

Fungsional Penilai PBB dan Fungsional Pemeriksa Pajak.

 

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa tugas pokok dan fungsi yang tepat berkenaan dengan PBB P2 dan BPHTB lebih tepat diperankan oleh Kantor Pelayanan PBB. Karena dalam Kantor Pelayanan PBB lebih spesifik dibandingkan KPP Pratama yang lebih luas cakupannya.

 

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Namun aturan yang lebih lengkap tentang struktur organisasi sebagaimana dalam peraturan menteri dan keputusan menteri keuangan di atas belum pernah ada sampai sekarang. Dalam perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, disisipkan “L.1.” Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menangani fungsi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah ditambahkan fungsi, yaitu:

 

a. penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan BPHTB dan PBB P2;

b. pendataan, penilaian dan penetapan PBB P2;

c. pengolahan data dan informasi BPHTB dan PBB P2;

d. pelayanan BPHTB dan PBB P2;

e. penagihan BPHTB dan PBB P2;

f. pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan BPHTB dan PBB P2; dan

g. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

 

AKTIFITAS PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA (Kode Aktifitas H) 

 Pengadaan barang dan jasa diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang meliputi perangkat keras yang langsung berkaitan dengan bisnis proses PBB seperti SPOP, LSPOP, SPPT dan lain-lain formulir, high speed printer dan lain-lain. Juga dibutuhkan perangkat lunak sejenis Sismiop, DBKB dan SIG.

 

AKTIFITAS PENDATAAN, PEMETAAN DAN PENILAIAN (Kode Aktifitas I) 

 Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data objek dan subjek PBB adalah sudah benar. Mengingat proses pengalihan PBB P2 memiliki kendala waktu, maka kegiatan yang paling tepat adalah pemeliharaan basis data Sismiop.

 

AKTIFITAS INPUT DATA (Kode Aktifitas J) 

 Kegiatan ini berupa memasukkan data (input data) yang telah dihasilkan dari kegiatan pendataan, pemetaan dan penilaian.

 

AKTIFITAS CETAK MASSAL (Kode Aktifitas K) 

 Adalah kegiatan mencetak SPPT PBB Tahun Pajak berjalan pada saat PBB P2 sudah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten/kota.

 

 JALUR KRITIS (CRITICAL PATH) 

 Jangka waktu (durasi) yang dibutuhkan untuk masing-masing kegiatan/aktifitas yang sudah diuraikan di atas, dihitung berdasarkan perkiraan (minggu) dan jenis-jenis kegiatan yang mendahului sebuah kegiatan dapat ditampilkan dalam tabel berikut.

No

Kegiatan

Kode

Kegiatan Yang Mendahului

Waktu (Minggu)

1

Bimtek Administrasi PBB

A

-

1

2

Bimtek Penilai PBB

B

A

4

3

Bimtek Operating Consule

C

A

1

4

Bimtek Juru Sita

D

A

1

5

Workshop Teknologi Informasi

E

A

2/7

6

Pembuatan Peraturan Daerah/ Bupati/ Walikota

F

B, C, D, E

40

7

Struktur Organisasi dan Tata Kerja

G

F

4

8

Pengadaan Sarana dan Prasarana

H

G

4

9

Pendataan, Pemetaan, Penilaian

I

B, G, H

8

10

Data Entry

J

I

4

11

Cetak Massal

K

J

4

 

Dengan demikian, jalur kritis pada pengalihan PBB P2, secara berurutan, adalah kegiatan A, B, F, G, H, I, J dan K. Jumlah minggu dalam jalur kritis tersebut adalah 69 minggu.

Oleh sebab itu, misalnya, jika sebuah kabupaten ingin mengelola PBB P2 pada tahun pajak 2013, maka sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, maka langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kabupaten tersebut adalah sudah mempersiapkan dan menyelesaikan:

 1. Sarana dan Prasarana, paling lambat 30 Nopember 2012;

2. Struktur organisasi dan Tata Kerja Pemungutan PBB P2, paling lambat 30 Nopember 2012;

3. Sumber Daya Manusia, paling lambat 30 Nopember 2012;

4. Peraturan Daerah, paling lambat 30 Juni 2012. Peraturan Kepala Daerah dan SOP, paling lambat 31 Oktober 2012;

5. Kerja sama dengan pihak terkait, paling lambat 30 Nopember 2012;

6. Pembukaan rekening PBB P2 pada bank yang sehat, paling lambat 31 Desember 2012.

Dengan demikian, kabupaten tersebut harus menyelesaikan kegiatan sampai dengan kegiatan huruf F paling lambat tanggal 30 Juni 2012. Sementara kegiatan G, kegiatan H, kegiaan I dan kegiatan J dapat dilakukan sampai dengan akhir tahun 2012. Sementara kegiatan K dapat dilakukan pada tahun pajak 2013.

 

PERAN PEMERINTAH PROVINSI 

 Sebuah kantor DPPKAD, biasa disebut Dispenda, membutuhkan Pejabat Fungsional Penilai PBB sekitar lima orang, OC PBB sekitar 2 orang dan Juru Sita Pajak sekitar satu orang. Jika setiap DPPKAD se-Indonesia harus mengadakan bimtek sendiri-sendiri, maka akan terjadi pemborosan. Agar tidak terjadi pemborosan, contohlah apa yang telah dilakukan oleh Sub Bagian Evaluasi Pendapatan Daerah pada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang menyiapkan aktifitas dari A sampai dengan Aktifitas E, dengan menggandeng Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak – BPPK - Kementerian Keuangan menyelenggarakan Bimtek Administrasi PBB dan BPHTB pada tahun 2010, Bimtek Penilai PBB, Bimtek Operating Consule PBB, Bimtek Juru Sita dan Workshop Information Technology Pengelolaan PBB P2 pada tahun 2011. Tentunya, hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan No. 213 dan Menteri Dalam Negeri No. 58, tepatnya pada Pasal 7 Ayat (4) yaitu “Dalam rangka penyiapan Sumber Daya Manusia , pemerintah daerah dapat meminta bantuan ke Menteri Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan bimbingan, pendidikan dan pelatihan teknis pemungutan PBB P2”.

 

KESIMPULAN 

 Ditinjau dari analisis CPM & PERT, dapatlah dikatakan bahwa kabupaten kota se-Provinsi Jawa Barat telah selesai melaksanakan kegiatan A sampai dengan Kegiatan E. Semua itu tidak terlepas dari peranan Biro Otda dan Kerjasama Setda Provinsi Jabar (yang notabene adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki perhatian penuh pada proses pengalihan pengelolaan PBB P2 bagi kabupaten kota di wilayahnya). Alhasil, saat ini Subbag Evaluasi Pendapatan Daerah pada biro tersebut sedang menjadi objek studi banding bagi kabupaten, kota dan provinsi se-Indonesia, berkaitan dengan persiapan pengalihan PBB P2. Selain itu juga telah berhasil dibentuk Paguyuban Penilai PBB se-Jawa Barat, yang merupakan paguyuban penilai pertama di tingkat provinsi di Indonesia. Semoga proses landing pesawat dengan kode penerbangan PBB P2, sukses!



Daftar Pustaka

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Mendagri No.213/ PMK.07/2010 & No. 58/2010 tentang tahapan persiapan pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah.

 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, yang mana di dalamnya terdapat KPP Pratama.

 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.

 Peraturan Dirjen Pajak No PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan PBB P2 sebagai Pajak Daerah.

Surat edaran Dirjen Pajak No. SE-64/PJ/2010 tentang Persiapan Pengalihan Pengelolaan PBB P2 serta BPHTB kepada Pemda.

Supriyanto, Heru, BEM, Msi, 2010. Cara Menghitung PBB, BPHTB dan Bea Meterai, Edisi 2, PT. Indeks, Jakarta.

Supriyanto, Heru, BEM, Msi, 2011. Penilaian Properti Tujuan PBB, PT. Indeks, Jakarta.

http://www.formasi.com/index.php?page=showartikel&id=9. Peluang dan Tantangan Pengalihan PBB P2 dan BPHTB.

www.pusdiklatpajak.blogspot.com


Ditulis oleh : Heru Supriyanto, BEM, M.Si.

Widyaiswara, Pusdiklat Pajak Kementerian Keuangan