DINAMIKA FASILITAS BPHTB DI PROVINSI DKI JAKARTA

Pendahuluan

Berbahagialah wajib pajak BPHTB di Provinsi DKI Jakarta, karena dimanjakan dengan berbagai fasilitas peraturan perundangan yang menurunkan beban BPHTB, baik yang bersumber dari UU PDRD, arahan kebijakan pemerintah pusat bahkan aturan yang sama sekali tidak diatur dalam UU PDRD karena semata-mata meneruskan kebijakan dalam UU No. 21 tahun 1997 tentang BPHTB sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000.

Fasilitas tersebut meliputi NPOPTKP yang besar dibandingkan kabupaten/kota lain di Indonesia, pengenaan, pengurangan, keringanan dan pembebasan BPHTB.Aturan dalam UU PDRD misalnya dalam Pasal 95 UU PDRD yang mengatur bahwa peraturan daerah tentang pajak dapat juga mengatur ketentuan mengenaipemberian pengurangan, keringanandan pembebasan (dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya) dan asas timbal balik (berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional).Anehnya, tidak ada definisi yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan pengenaan, pengurangan, keringanan dan pembebasan. Oleh sebab itu, agar mudahdalam memahami tulisan ini, akan dibahas secara kronologis terbitnya fasilitas tersebut.


1.              NPOPTKP[1]

Besaran NPOPTKP di DKI Jakarta ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,00 untuk setiap Wajib Pajak dan Rp 350.000.000,00 untuk Waris dan Hibah Wasiat, diperuntukkan bagi perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 (satu) derajat ke atas atau 1 (satu) derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri.Sebetulnya tidak ada yang baru dengan besaran NPOPTKP tersebut, yang ada hanyalah sadarnya pihak gubernur bahwa peraturan selama ini adalah salah karena bertentangan dengan UU PDRD.Perbandingan antara peraturan gubernur yang mengatur tentang NPOPTKP adalah sebagai berikut:

NO

DASAR HUKUM

UNTUK SETIAP WAJIB PAJAK

WARIS / HIBAH WASIAT

KETERANGAN

1

UU No. 28 Tahun 2009

Paling Rendah Rp. 60.000.000

Paling Rendah Rp. 300.000.000

 

 

Waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarha sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami / istri.

Satu Desrajat hanya berlaku untuk hibah wasiat

2

Pergub No. 112 tahun 2011

Rp. 80.000.000

Rp. 350.000.000

 

 

waris atau hibah wasiat orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 (satu) derajat ke atas atau 1 (satu) derajat ke bawah dengan pemberi waris dan hibah wasiat, termasuk suami istri.

Tidak sesuai dengan UU

3

Pergub No. 203 Tahun 2015 (Perubahan Pertama)

Rp. 80.000.000

Rp. 350.000.000

 

 

waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 (satu) derajat ke atas atau 1 (satu) derajat ke bawah dengan pemberi waris dan hibah wasiat, termasuk suami / istri.

Tidak sesuai dengan UU

4

Pergub No. 13 Tahun 2016 (Perubahan Kedua)

Rp. 80.000.000

Rp. 350.000.000

 

 

waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 (satu) derajat ke atas atau 1 (satu) derajat ke bawah dengan pemberi waris dan hibah wasiat, termasuk suami / istri.

Sesua dengan UU

               
Dengan demikian, dalam hal terjadi BPHTB terhutang akibat warisan antara kakek kepada cucu, maka NPOPTKP adalah Rp.350.000.000,00, walaupun hubungan antara keduanya adalah dua derajat.[2]

 

2.              Pengenaan

Pengenaan tidak diatur dalam UU PDRD, tetapi diatur dalam UU BPHTB tepatnya dalam Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi “Objek pajak yang diperoleh karena waris, hibah wasiat, dan pemberian hak pengelolaan pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah".[3]Penulis menyebut bahwa pengenaan adalah perlakuan BPHTB level 2.[4]

 

a.              Waris dan Hibah Wasiat[5]

BPHTB yang terutang atas perolehan hak karena Waris dan Hibah Wasiat dikenakan 50% dari BPHTB yang seharusnya terutang.Contoh seorang anak memperoleh hibah wasiat dari ayah kandungnya, nilai pasar sebesar Rp500.000.000,00, maka perhitungan atas kewajiban BPHTB adalah Rp3.750.000,00.

NPOP                     Rp.   500.000.000
NPOPTKP            Rp.    350.000.000
NPOPKP               Rp.   150.000.000
Taris 5%                 Rp.        7.500.000
Pengenaan 0%   Rp.       3.750.000


b.              Pemberian Hak Pengelolaan[6]

BPHTB yang terhutang karena pemberian Hak Pengelolaan diberikan pengenaan:

1)       0% dari BPHTB yang seharusnya terutang, dalam hal penerima Hak Pengelolaan adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah non Departemen, Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah lainnya dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas).

2)         50% dari BPHTB yang seharusnya terutang, dalam hal penerima Hak Pengelolaan selain subjek pajak tersebut.

             Contoh Perum Perumnas memperoleh Hak Pengelolaan atastanah dengan NPOP Rp1.000.000.000,00, maka besarnya BPHTB terutang adalah Rp0,00.

NPOP                    Rp. 1.000.000.000
NPOPTKP             Rp.      80.000.000
NPOPKP               Rp.    920.000.000
Taris 5%                 Rp.      46.000.000
Pengenaan 0%  Rp.                           0

 

3.              Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan

Pengaturan mengenai pengurangan, keringanan dan pembebasan BPHTB oleh Gubernur DKI banyak yang sekedar mencopy-pastePeraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PKM.03/2006 tanggal 13 Oktober 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.03/2004 tentang Pemberian Pengurangan BPHTB(saat BPHTB dikelola oleh pusat), tanpa memperhatikansuasana kebatinan dalam pengaturan menteri tersebut.Penulis menyebut bahwa pengenaan adalah perlakukan BPHTB level 3.[7]

Pengaturan oleh gubernur didasarkan pada Pasal 95 UU PDRD, yang dijabarkan dalam Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, maka Gubernur DKI mengatur tentang pemberian:


a.              Pengurangan [P1] [8]

Wajib Pajak mengajukan permohonan agar diberikan pengurangan BPHTB dari pokok pajak yang keputusannnya akan didasarkan pada pertimbangan untuk kepentingan daerah, kepentingan sosial dan keagamaan, yang meliputi:

1)        Pengurangan 25%

Rumah Sederhana (RS), Rumah Susun Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran.

2)         Pengurangan 50%

a)         Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan keterangan dari pejabat pemerintah setempat.

b)        Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus 1 (satu) derajat ke atas atau 1 (satu) derajat ke bawah.

c)          Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah NJOP-PBB.

d)          Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum.

e)          Wajib Pajak Badan yang melakukan penggabungan usaha (merger) atau peleburan usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari Dinas Pelayanan Pajak.

f)        Wajib Pajak Badan dari perusahaan asuransi dan reasuransi yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan yang berasal dari perusahaan induknya selaku pemegang saham tunggal sebagai kelanjutan dari pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan tentang Kesehatan Keuangan dari perusahaan asuransi dan reasuransi.

g)      Tanah dan/atau Bangunan yang digunakan kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah/universitas dan sejenisnya, rumah sakit swasta milik institusi/lembaga pelayanan sosial masyarakat.

Panti Asuhan menerima hibah wasiat sebuah rumah dengan NPOP Rp. 600.000.000. WP OP tersebut akan mendapatkan pengenaan 50 % karena hibah wasiat dan fasilitas pengurangan BPHTB sebesar 50% jawab :


NPOP                              Rp.    600.000.000
NPOPTKP                      Rp.      80.000.000
NPOPKP                        Rp.    520.000.000
Tarif 5%                         Rp.      26.000.000
Pengenaan 50%         Rp.       13.000.000
Penguranagn 50%     Rp.         6.500.000


h)      Wajib Pajak orang pribadi, Veteran, PNS, TNI/POLRI, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI/POLRI atau janda/dudanya yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah dinas melalui jual beli atau perbuatan hukum lainnya yang diperoleh dari Veteran, PNS, TNI/POLRI, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI/POLRI atau janda/dudanya yang sah sebagai penerima rumah dinas pemerintah.

 

b.              Keringanan[P2] [9]

Keringanan setinggi-tingginya 50% dari dasar pengenaan pajak atau pokok pajak, diberikan dengan pertimbangan keadaan tertentu seperti krisis ekonomi dan/atau keuangan dan bencana alam, yang didasarkan pada penetapan pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya yang menerangkan telah terjadi keadaan krisis ekonomi maupun keadaan karena bencana alam:

1)         Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga wajib pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha sesuai dengan kebijakan pemerintah.

2)            Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan oleh bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran dan lain-lain yang terjadi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akte.

 

c.               Pembebasan[P3] [10]

Pembebasan kepada Wajib Pajak atau objek pajak tertentu berdasarkan azaz keadilan dan azas timbal balik (resiprositas), yang dapat diberikan sebagian atau seluruhnya.

1)              Pembebasan 75%

a)       Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan (prona) dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi.

b)         Wajib Pajak Orang Pribadi yang namanya tercatat langsung sebagai penerima rumah dinas dari pemerintah yaitu Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, POLRI, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI/POLRI atau janda/dudanya.


2)              Pembebasan 100%

a)        Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/PNS.

b)        Kepada Duta Besar dengan anggota Korps Diplomatik Negara Sahabat dengan pertimbangan azas timbal balik (resiprositas) sesuai dengan Konvensi Wina 1961 dan perubahannya.

 

4.              Pembebasan 100% dan Pengenaan 0%[11]

Untuk mendukung Kebijakan Deregulasi Investasi di Bidang Pertanahan yang menjadi bagian dari paket kebijakan ekonomi jilid III (ketiga) Pemerintah Pusat, perlu dilakukan dukungan untuk melakukan percepatan sertifikasi hak atas tanah dan bangunan. Provinsi DKI membuat kebijakan berupa berupa pemberian:


a.              Pembebasan 100%

Diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan karena jual beli atau pemberian hak baru pertama kali dengan NJOP sampai dengan Rp2.000.000.000,00.

 

b.              Pengenaan 0%

Diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan karena peristiwa waris dan hibah wasiat dengan NJOP sampai dengan Rp2.000.000.000,00.


Fasilitas tersebut dapat dimohonkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan melengkapi  dokumen persyaratan formil dan materiil, dengan ketentuan sebagai berikut:


a.         Untuk kewajiban pembayaran BPHTB yang lampau dan belum dilunasi sampai dengan tahun pajak pengajuan permohonan.

b.       Untuk 1 (satu) objek tanah dan/atau bangunan 1 (satu) kali seumur hidup untuk masing-masing permohonan pembebasan dan pengenaan dan dihuni Wajib Pajak Orang Pribadi.

c.        Diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di DKI Jakarta paling sedikit selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak tanggal penerbitan KTP.

Penulis berpendapat bahwa Pergub DKI Jakarta No. 193 Tahun 2016 tidak perlu terpisah menjadi peraturan tersendiri, akan tetapi cukup dijadikan satu dengan peraturan sebelumnya dalam bentuk amandemen.

 

Penutup

Penulis menyayangkan bahwa walaupun BPHTB sudah lama dikelola oleh Provinsi DKI Jakarta, tetapi masih cukup jelasketidakmampuan aparat dalam memahami peraturan perundangan di bidang BPHTB. Semoga tulisan yang sederhana ini dapat menginspirasi pemerintah kabupaten/kota yang lain di Indonesia dalam mengelola BPHTB.

 

 

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PKM.03/2006 tanggal 13 Oktober 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.03/2004 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 103 Tahun 2011 Tentang Pemberian Pengurangan Keringanan Dan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 112 Tahun 2011 Tentang Prosedur Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2011 Tentang Prosedur Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 193 Tahun 2016 Tentang Pembebasan 100% (Seratus Persen) Atas Bea Perolehan Hak AtasTanah Dan Bangunan Karena Jual Beli Atau Pemberian Hak Baru Pertama Kali Dan/Atau Pengenaan Sebesar 0% (Nol Persen) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Peristiwa Waris Atau Hibah Wasiat Dengan Nilai Jual Objek Pajak Sampai Dengan Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah)

Supriyanto, Heru, 2010. Cara Menghitung PBB, BPHTB dan Bea Meterai, Edisi 2, Penerbit PT. Indeks, Jakarta

Supriyanto, Heru, 2008. NPOPTKP, per-SSB ataukah Kolektif?, Indonesia Tax Review, Volume1/Edisi 06/2008

 

Ditulis oleh : Heru Supriyanto, BEM, M.Si.

Widyaiswara, Pusdiklat Pajak Kementerian Keuangan