NPOPTKP, Per SSB ataukah KOLEKTIF?

            Sesuai dengan Pasal 2 UU No. 20/2000, tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (UU BPHTB), atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan terutang pajak (BPHTB, red). Besarnya tarif pajak atas BPHTB tersebut adalah sebesar 5% dari nilai perolehan tanah dan atau bangunan.

                Untuk menghitung berapa besarnya BPHTB terutang tersebut, sebelumnya harus dikurangkan dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) dulu. Dalam hal ini, UU BPHTB menetapkan besarnya NPOPTP secara regional paling banyak sebesar Rp60 juta, kecuali untuk perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat NPOPTKP-nya paling banyak sebesar Rp300 juta.

                Terkait dengan NPOPTKP atas perolehan hak karena waris ini, dalam praktiknya masih ada permasalahan terkait dengan penentuan besarnya NPOPTKP, khususnya untuk warisan yang dibagikan ke beberapa ahli waris (waris secara kolektif).

Dalam hal ini ada dua pendapat yang berbeda dalam masyarakat. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa NPOPTKP untuk perbuatan hukum waris paling banyak sebesar Rp300 juta untuk setiap SSB (Surat Setoran BPHTB) dalam hal waris secara kolektif (artinya ahli waris lebih dari satu). Sebaliknya, ada juga sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa NPOPTKP dalam hal waris paling banyak sebesar Rp300 juta dan berlaku kolektif.

 

Tulisan ini didasari pada keprihatinan penulis terhadap adanya perbedaan persepsi tentang NPOPTKP atas waris tersebut. Karena itu, penulis bermaksud untuk menyumbangkan pikiran untuk memberikan solusi atas perbedaan persepsi tersebut.

 

Karakteristik Bea

 

Meskipun termasuk sebagai pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), namun bea memiliki ciri khusus yang berbeda dari pajak. Ciri khusus tersebut yaitu tidak adanya nomor identitas sebagaimana Nomor Objek Pajak (NOP) dalam Pajak Bumi Bangunan (PBB) ataupun Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam Pajak Penghasilan (PPh).

 

Ciri khas lainnya dari bea adalah bea terhutang dibayar terlebih dahulu sebelum saat terhutang. Contohnya, dengan membeli meterai tempel/kertas segel berarti Wajib Pajak telah membayar pajak. Dengan menyetor uang deposit sekurang-kurangnya Rp15 juta untuk sebuah mesin teraan, berarti Wajib Pajak sudah membayar pajak sebelum saat terhutang. Selain itu, bea dapat dibayar kapanpun, tidak ditentukan waktunya. Sebaliknya, pajak sudah ditentukan kapan harus dibayar.

 

Akibat tidak adanya nomor identitas khusus tersebut, maka perlu pejabat yang mengawasi kepatuhan Wajib Pajak. Pejabat tersebut -secara eksplisit- tercantum dalam Pasal 11 UU No. 13/1985 (UU Bea Meterai) dan Pasal 24 UU BPHTB.

 

Dalam Pasal 24 ayat (3) UU BPHTB dinyatakan bahwa terhadap pendaftaran peralihan hak atas tanah karena waris atau hibah wasiat hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pertanahan Kabupaten/Kota pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSB. Yang dimaksud pendaftaran peralihan hak atas tanah di sini adalah pendaftaran hak atas tanah pada buku tanah yang terjadi karena pemindahan hak atas tanah.

 

Selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (3) UU BPHTB dinyatakan bahwa Pejabat Pertanahan Kabupaten/Kota yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), dikenai sanksi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Berdasarkan tugas yang diamanahkan tersebut, secara tidak langsung para pejabat tersebut memiliki tugas untuk mengamankan penerimaan negara (fungsi budgetair).

 

SSB per Wajib Pajak

 

                Dalam Pasal 7 ayat (1) UU BPHTB menyebutkan bahwa NPOPTKP ditetapkan secara regional paling banyak Rp60 juta, kecuali dalam hal perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat  ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan secara regional paling banyak Rp300 juta.

 

                Yang dimaksud dengan NPOPTKP ditetapkan secara regional adalah penetapan NPOPTKP untuk masing – masing kabupaten/kota. Contohnya, Wajib Pajak mendaftarkan warisan berupa tanah dan bangunan yang terletak di sebuah kota dengan nilai perolehan objek pajak (NPOP) Rp400 juta. NPOPTKP atas perolehan hak karena waris untuk kota tersebut ditetapkan sebesar Rp300 juta. Sehingga besarnya NPOPKP adalah sebesar Rp100 juta. Dengan demikian, atas perolehan tanah dan bangunan tersebut ada BPHTB yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sebesar Rp5 juta (5% x Rp100 juta).

 

                Lebih lanjut Pasal 7 ayat (2) UU BPHTB menyebutkan bahwa ketentuan NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah (PP). Kemudian pemerintah pun menerbitkan PP No. 113/2000 sebagai peraturan pelaksana peraturan tersebut. Dalam Pasal 1 PP tersebut dinyatakan,

 

                Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak, ditetapkan secara regional paling banyak Rp60.000.000,00

(enam puluh juta rupiah), kecuali dalam hal perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/isteri, ditetapkan secara regional paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

 

                Frase hibah wasiat diikuti dengan anak kalimat yang berfungsi menjelaskan yaitu ....yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah..... Anak kalimat penjelas tersebut, diakhiri dengan kalimat .... dengan pemberi hibah wasiat.

 

                Sebaliknya, kata waris tidak diikuti dengan kata, frase atau bahkan anak kalimat penjelas sekalipun sebagaimana frase hibah wasiat. Dengan demikian, secara gramatikal/tata bahasa, dapat disimpulkan bahwa NPOPTKP paling banyak sebesar Rp300 juta diberikan kepada waris, tidak hanya untuk orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah saja, tetapi juga ke samping. Artinya tak peduli apakah waris antara bapak dengan anak kandung, waris antara paman dengan kemenakan ataupun waris antara kakek dengan cucu dan lain-lain.

 

                Sementara itu, sebagian masyarakat pendukung tafsiran pelaksana, berpendapat bahwa hanya waris satu derajat ke atas atau bawah saja yang ber-NPOPTKP paling banyak Rp300 juta. Contoh waris antara bapak dengan anak kandung saja.

 

                Padahal, tafsiran pelaksana bersifat lemah dan masih dapat dijadikan sengketa dalam pengadilan. Oleh karena itu jangan diberikan kesempatan kepada pelaksana untuk memberikan penafsiran mengenai sesuatu ketentuan hukum. Sering dalam praktik, pelaksana memberikan tafsiran mengenai sesuatu, tetapi menurut hukum ini tidak mengikat walaupun tafsiran itu digunakan olehnya untuk melaksanakan undang-undang yang bersangkutan (Sumitro:1986).

 

Tidak Ada NPOPTKP Kolektif (Akumulasi)

 

                Setiap perbuatan/peristiwa hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak BPHTB, maka ada kewajiban untuk mengisi SSB. Setiap SSB akan diberikan sebuah NPOPTKP. Setelah SSB diisi oleh Wajib Pajak, maka secara otomatis nama Wajib Pajak yang tertera dalam SSB, akan menjadi Wajib Pajak PBB untuk tahun pajak berikutnya.

 

                Untuk menggambarkan bagaimana argumentasi penulis atas penerapan NPOPTKP atas warisan yang bersifat kolektif, perhatikan ilustrasi yang penulis uraikan pada pada beberapa skenario berikut ini.

 

1. Skenario 1

 

A

B

D

C

 

                Sebuah bumi dengan bukti pemilikan berupa sebuah dokumen sertifikat hak atas tanah, dijual kepada 4 (empat) orang (Wajib Pajak) yang berbeda, maka masing-masing pembeli akan mendapatkan sebuah NPOPTKP paling banyak Rp60 juta. Dengan demikan total NPOPTKP adalah paling banyak Rp240 juta.

 

                Sebuah bumi dengan bukti pemilikan berupa sebuah dokumen sertifikat hak atas tanah, diwarisi oleh 4 (empat)orang ahli waris (Wajib Pajak), maka masing-masing ahli waris akan mendapatkan sebuah NPOPTKP paling banyak Rp300 juta.

 

Secara analogis sebagaimana halnya jual beli, maka perolehan waris akan mendapatkan total NPOPTKP secara akumulasi paling banyak sebesar Rp1,2 miliar.

 

                Apabila ada yang menyatakan bahwa perolehan karena waris akan mendapatkan total NPOPTKP secara akumulasi paling banyak sebesar Rp300 juta (secara kolektif), maka pernyataan tersebut perlu bukti/dasar hukum yang mendukungnya.

 

2. Skenario 2

 

A

B

C

D

 

 

                Bumi dengan bukti pemilikan berupa 4 dokumen ber sertifikat hak atas tanah dengan nama pemilik sama, dijual kepada 4 (empat) orang (Wajib Pajak) yang berbeda, maka masing-masing pembeli akan mendapatkan sebuah NPOPTKP paling banyak Rp60 juta. Kita semua memahami bahwa tidak ada NPOPTKP kolektif Rp60 juta.

 

              Bumi dengan bukti pemilikan berupa 4 dokumen sertifikat hak atas tanah dengan nama pemilik yang sama diwarisi oleh 4 orang ahli waris (Wajib Pajak) yang berbeda. Berdasarkan tafsiran analogis sebagaimana jual beli, maka masing-masing ahli waris akan mendapatkan sebuah NPOPTKP paling banyak Rp300 juta. Dengan demikian total NPOPTKP adalah paling banyak sebesar Rp1,2 miliar.

 

3. Skenario 3

 

                Ada kalanya seorang Wajib Pajak yang melakukan perbuatan hukum/peristiwa hukum yang menyebabkan adanya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan lebih dari satu kali. Dalam hal demikian, maka Wajib Pajak tersebut juga berhak mendapatkan NPOPTKP untuk setiap perbuatan/peristiwa hukum yang dilakukannya. Untuk lebih jelas dapat dibaca pada skenario 3 di bawah ini.

 

A

B

C

A

 

 

                Ada kalanya seorang Wajib Pajak yang melakukan perbuatan hukum/peristiwa hukum yang menyebabkan adanya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan lebih dari satu kali. Dalam hal demikian, maka Wajib Pajak tersebut juga berhak mendapatkan NPOPTKP untuk setiap perbuatan/peristiwa hokum yang dilakukannya. Untuk lebih jelas dapat dibaca pada skenario 3 di bawah ini.

 

                Bumi dengan bukti pemilikan berupa 4 dokumen sertifikat hak atas tanah dengan nama pemilik yang sama, dijual kepada 3 (tiga) orang (Wajib Pajak) yang berbeda, maka pembeli A, B dan C akan mendapatkan NPOPTKP masing-masing paling banyak A = 2 x Rp60 juta, B = Rp60 juta dan C = Rp60 juta.

 

                 Secara analogis sebagaimana jual beli, maka bumi dengan 4 dokumen sertifikat, nama pemilik sama, ahli waris 3 orang (Wajib Pajak) yang berbeda, maka masing-masing ahli waris A, B, C akan mendapatkan sebuah NPOPTKP paling banyak A = 2 x Rp300 juta, B = Rp300 juta dan C = Rp300 juta. Tidak mungkin diberikan NPOPTKP kolektif (akumulasi) paling banyak Rp300 juta.

 

                Adapun landasan pendapat NPOPTKP kolektif (akumulasi) karena pendukung tafsiran pelaksana berpendapat bahwa waris selain mendapatkan NPOPTKP paling banyak Rp300 juta juga terdapat pengenaan BPHTB sebesar 50%. Hal ini seperti diatur dalam Pasal 2 PP No. 111/2000 tanggal 1 Desember 2000 tentang Pengenaan BPHTB Karena Waris dan Hibah Wasiat.

 

                Dalam PP tersebut dinyatakan bahwa BPHTB yang terutang atas perolehan hak karena waris dan hibah wasiat adalah sebesar 50 % (lima puluh persen) dari BPHTB yang seharusnya terhutang. Mereka khawatir bahwa penerimaan BPHTB menjadi lebih kecil bahkan hilang. Penulis berpendapat bahwa hal itu tidak benar dan berlebihan.

 

             Seharusnya, pendukung tafsiran pelaksana menyadari bahwa dalam menafsirkan ketentuan undang-undang tidaklah gampang. Mereka harus menyadari bahwa di masyarakat masih ada tafsiran sosiologis/teleologis yaitu tafsiran yang ada kaitannya dengan pengertian yang terdapat dalam lingkungan masyarakat. Saking berharganya harta waris, maka untuk menjaga kerukunan sebuah keluarga, maka Allah SWT-pun turut campur dalam mendistribusikan harta waris ini (contoh dalam Islam dikenal dengan Hukum Faroidl yang diatur dalam QS. An-Nisa ayat 7-14).

 

                NPOPTKP tidak dapat dianalogikan dengan NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, KMK No. 201/KMK.04/2000 tanggal 6 Juni 2000 tentang Penyesuaian Besarnya NJOPTKP sebagai Dasar Penghitungan PBB) di mana kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan NJOPTKP sebanyak satu kali. Contohnya, jika Wajib Pajak memiliki objek pajak di tiga lokasi yang berbeda, maka Wajib Pajak hanya akan diberikan sekali saja NJOPTKP.

 

 

Butuh Kepastian Hukum

 

                    Pembuatan undang-undang pajak adalah suatu perbuatan yang menentukan peraturan/norma yang mengikat umum, oleh karena itu harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. Oleh karena itu, pembuat rancangan undang – undang  harus seorang sarjana hukum dan wajib menguasai teknik pembuatan undang-undang (legal drafting) serta wajib pula menguasai penggunaan bahasa hukum yang memungkinkan kepadanya menyusun suatu peraturan perundangan yang tepat, tegas, tidak ambigius (mempunyai makna ganda), yang menjamin kepastian hukum (Sumitro, 1986: 2).

 

                    Kepastian hukum berarti bahwa makna kalimat dan makna istilah harus tepat, tegas dan tidak ambigius atau mangandung arti ganda, ataupun memberi kesempatan untuk ditafsirkan lain daripada yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang (Sumitro, 1986:16)

 

                    Pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah yang tidak ada imbalannya yang secara langsung dapat ditunjuk. Peralihan kekayaan demikian itu, dalam kata sehari-hari, hanya dapat berupa penggarongan, perampasan, pencopetan (dengan paksa) atau pemberian hadiah dengan sukarela dan ikhlas (tanpa paksaan).

 

                    Karena itu, agar peralihan kekayan dari rakyat kepada pemerintah tidak dikatakan sebagai perampokan atau pemberian hadiah secara sukarela, maka disyaratkan bahwa pajak, sebelum diberlakukan, harus mendapatkan persetujuan dari rakyat terlebih dahulu (Sumitro, 1986:8)

 

                Di akhir tulisan ini, penulis hanya bisa berharap semoga segera diterbitkan peraturan yang mampu memberikan kepastian hukum tentang NPOPTKP. Mengingat penjelasan yang diberikan dalam memori penjelasan undang-undang bersifat tidak mengikat, karena penjelasan bukan merupakan ketentuan undang – undang sehingga masih dapat dipersoalkan di muka pengadilan.

 

                        Barangkali diperlukan juga tafsiran historis mengingat bahwa UU BPHTB adalah reinkarnasi dari Ordonansi Bea Balik Nama atas Hak Harta Tetap Staatblad 1924 No. 291. Yang jelas dan pasti, tafsiran otentiklah (sesuai dalam pasal 1 setiap undang-undang yang memuat arti dan istilah-istilah secara umum atau diberikan dalam pasal-pasal khusus yang bersangkutan) yang paling pas.

 

Daftar Pustaka

 

Undang-undang RI Nomor 21/1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20/2000.

Soemitro, Prof. Dr. Rochmat, SH, 1986. Asas dan Dasar Perpajakan 1, Edisi Revisi, PT Eresco, Bandung 1986


Ditulis Oleh : Heru Supriyanto, BEM, M.Si.

Widyaiswara, Pusdiklat Pajak Kementerian Keuangan