PENDATAAN OBJEK PAJAK PBB P2

SESUAI UU PDRD 2009

PENDAHULUAN

Berdasarkan UU PDRD 2009, maka PBB P2 telah menjadi pajak daerah kabupaten kota. Konsekuensinya adalah, daerah kabupaten kota harus mengelola sendiri segala aspek kegiatan yang ada dalam PBB P2, yang diawali dengan kegiatan pendataan, penilaian, penetapan, penagihan, pengawasan dan seterusnya. Kegiatan pendataan adalah suatu kegiatan yang berupa pengumpulan data-data tentang bumi, bangunan dan subjek pajak PBB. Sedangkan hasil akhir dari kegiatan pendataan adalah SPOP, LSPOP dan peta blok. Direktur Jenderal Pajak (2000) memutuskan bahwa kegiatan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilakukan dengan alternatif.

a. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP

 

yaitu suatu kegiatan pendataan yang dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang pada umumnya belum/tidak mempunyai peta, daerah terpencil atau potensi PBB relatif kecil.

 

b. Identifikasi objek pajak

 

yaitu suatu kegiatan pendataan yang dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah mempunyai peta garis/peta foto yang dapat menentukan posisi relatif objek pajak tetapi tidak mempunyai data administrasi PBB tiga tahun terakhir secara lengkap.

 

c. Verifikasi data objek pajak

 

yaitu suatu kegiatan pendataan yang dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah mempunyai peta garis/peta foto yang dapat menentukan posisi relatif objek pajak dan mempunyai data administrasi PBB tiga tahun terakhir secara lengkap.

 

d. Pengukuran bidang objek pajak

 

yaitu suatu kegiatan pendataan yang dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang hanya mempunyai sket peta desa/kelurahan dan atau peta garis/peta foto tetapi belum dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif objek pajak.

 

PENGUKURAN BIDANG OBJEK PAJAK

 

Dari semua alternatif pendataan tersebut, maka alternatif terberat adalah pengukuran bidang objek pajak. Mengapa? Karena alternatif ini mengharuskan petugas lapangan mengadakan pengukuran batas-batas objek pajak (bumi dan bangunan). Akibatnya, agar diperoleh hasil yang terbaik, maka alat yang biasa digunakan untuk pengukuran adalah pita ukur (meteran).

 

Penggunaan pita ukur akan mudah dilakukan manakala kontur bumi masih berupa tanah lapang, sehingga masih jelas batas antara objek/kavling satu dengan yang lain. Sebaliknya, alternatif ini akan mengalami kesulitan manakala kontur bumi sudah dipenuhi dengan berbagai macam bangunan yang susah untuk diterobos, misalnya wilayah perkotaan.

 

IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI OBJEK PAJAK

 

Identifkasi dan verifikasi membutuhkan peta yang mampu menunjukkan posisi relatif obek pajak (bumi). Dulu, saat awal lahirnya Sismiop (era 1990-an), peta yang memenuhi kriteria tersebut sulit didapatkan. Tetapi pada masa sekarang, peta tersebut mudah untuk diperoleh. Karena peta tersebut dapat dengan mudah diperoleh menggunakan internet.

 

PENDATAAN OBJEK PAJAK PBB P2 SESUAI UU PDRD

 

Banyak pemerintah kabupaten/kota (penerima pengalihan PBB P2) beranggapan bahwa peta dalam Sismiop belum/tidak layak ditampilkan/disajikan kepada masyarakat luas di ruang TPT (tempat pelayanan terpadu). Alasannya sederhana dan dapat diterima logika. Pertama, karena peta tersebut tidak teliti (akurat) baik dalam hal ukuran (panjang lebar), bentuk ataupun perletakan (posisi). Ketidak-telitian peta tersebut terjadi sejak awal proses pembuatan peta yang memang tidak menekankan tentang pentingnya ketelitian, karena yang dipentingkan hanya posisi relative semata. Kedua, tidak dilakukannya pemeliharaan basis peta secara terus-menerus, artinya peta blok tidak terup date setiap waktu, padahal proses mutasi objek bumi, penggabungan objek bumi, pemecahan objek bumi dan lain-lain kegiatan bumi selalu terjadi di masyarakat. Akibat ketidak-telitian peta blok, maka segala macam user akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan berbagai macam aplikasi yang berfondasikan peta blok.

 

Oleh sebab itu, jika sebuah pemerintah kabupaten kota tidak ingin menggunakan peta blok yang telah dibuat

oleh DJP dalam rangka pengalihan PBB P2, dan ingin membuat sendiri peta terbaru, penulis berpendapat bahwa alternatif pendataan yang dapat dilakukan adalah penggabungan beberapa alternatif pendataan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

 

a. Gunakanlah peta blok yang masih akurat, dengan syarat bahwa peta tersebut telah lulus uji akurasi

 

peta blok. Uji akurasi? Kedengarannya aneh, padahal tidak! Pada 1994-an, saat penulis ditugaskan sementara di sebuah KPP PBB yang sedang melakukan kegiatan pendataan dengan alternatif pengukuran, pernah tanpa sengaja ditemukan sebuah peta rincik yang memiliki tingkat ketelitian tinggi. Tapi sayang, peta rincik tersebut diabaikan begitu saja oleh pihak KP PBB. Kemudian, terhadap peta rincik yang tanpa sengaja ditemukan tersebut, dilakukanlah uji akurasi dengan cara yang sederhana, yaitu membandingkannya dengan hasil pengukuran sebenarnya objek bumi (panjang, lebar, bentuk, luas, perletakan antar kavling). Akhirnya diputuskan bahwa kegiatan pendataan yang seharusnya Pengukuran berubah menjadi Identifikasi Objek Pajak, sehingga bisa menghemat waktu, tenaga dan biaya.

 

b. Jika langkah (a) tersebut ternyata diperoleh peta yang tidak akurat dan tidak layak digunakan, maka

 

1. Unduhlah citra satelit secara gratis dari internet, misalnya www.maps.google.co.id atau www.bing.com/maps. Berdasarkan citra satelit tersebut, nampak jelas posisi relative objek bumi.

 

2. Dengan menggunakan citra satelit yang telah dicetak (print out), diskusikan bersama aparat dari pihak kelurahan/desa atau RW atau RT tentang penentuan posisi relative objek bumi, penentuan batas antar objek bumi, penentuan siapakah yang menjadi wajib pajak dan pemberian Nomor Objek Pajak (NOP).

 

3. Menggunakan kertas kalkir (kertas transparan), buatlah konsep peta rincik ke atas citra satelit tersebut (point 2).

 

4. Berdasarkan konsep peta rincik (point 3) lakukan pengukuran terhadap objek bumi menggunakan pita ukur, sehingga akan diperoleh peta rincik yang sebenarnya. Peta rincik ini merupakan pondasi dasar untuk mengembangkan berbagai macam aplikasi lanjutan seperti smartmap, bank data nilai pasar properti dan lain-lain aplikasi yang tidak mustahil akan dihasilkan puluhan tahun ke depan. Sekedar mengingatkan, bahwa Sismiop diciptakan pada masa awal 1990-an, Smart Map tercipta pada masa 2001-an, Bank Data Nilai Pasar Properti (BDNPP) tercipta pada masa 2003-an? Artinya, para founding father Sismiop belum bisa meramalkan tentang apa yang akan terjadi dengan Sismiop beberapa tahun mendatang.

 

5. Gunakanlah DHR (daftar hasil rekaman) untuk melengkapi data pada SPOP dan LSPOP.

 

c. Jika langkah (a) dan (b) tersebut di atas tidak disukai oleh pemerintah kabupaten kota, maka kegiatan pengukuran dan pemetaan rincik yang dilakukan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) dapat dilakukan. Tahapan pekerjaan-nya meliputi

 

1. Mengukur batas-batas persil

2. Memetakan hasil pengukuran persil

3. Menghitung luas persil

4. Mencocokkan luas tanah hasil perhitungan dengan luas tanah yang tercantum dalam pipil/girik/bukti hak atas tanah lainnya.

5. Apabila ada perbedaan, maka yang dipakai adalah hasil pengukuran dengan diberitahukan kepada pemilik tanah

6. Memberi nomor setiap persil dalam peta rincik.

7. Hasilnya berupa peta rincik (skala 1:1000) lengkap dengan nomor persil serta menggambarkan jalan, saluran air dan bangunan yang disertai daftar nama

8. Peta ini akan dijadikan bahan pembuatan desain konsolidasi tanah. Dengan demikian, kegiatan (c) di atas mirip dengan apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita di DJP yaitu mantri ukur PBB yang melakukan kegiatan pendataan objek pajak menggunakan alternatif pengukuran objek pajak. Walaupun bertujuan fiscal kadaster, tetapi kualitasnya tak kalah dengan tujuan recht kadaster. Peta rincik yang dihasilkan oleh para mantri ukur memiliki tingkat ketelitiaqn yang tinggi, tapi sayang, pada masa Sismiop, ketelitian sebuah peta kurang lagi diperhatikan.

 

CITRA SATELIT

 

Kegiatan Pengukuran objek pajak yang hanya mengandalkan penggunaan pita ukur, memiliki beberapa kendala sebagai berikut

a. Cuaca, artinya kegiatan pengukuran akan terhambat jika terjadi gerimis, hujan, terlebih lagi jika terjadi banjir. Akibatnya kegiatan akan terhenti.

b. Waktu, artinya kegiatan pengukuran tidak bisa dilaksanakan pada waktu malam hari.

c. Bentang alam, artinya kegiatan pengukuran susah dilakukan jika objek bumi yang diukur berupa jurang, lembah dan bukit.

d. Hasil budaya manusia, artinya kegiatan pengukuran sulit dilakukan untuk kawasan perkotaan dengan tingkat kerapatan bangunan yang sangat tinggi.

e. Sosial, artinya kegiatan pengukuran akan menimbulkan keresahan jika tidak dilakukan sosialisasi beberapa waktu sebelumnya atau bisa juga karena banyak warga yang belum tahu tentang sosialisasi tersebut.

 

Citra satelit dapat menutupi kendala teknik pengukuran menggunakan pita ukur.

 

a. Cuaca, artinya kegiatan identifikasi objek PBB tidak dibatasi oleh kondisi cuaca, entah itu gerimis, hujan bahkan banjir sekalipun.

b. Waktu, artinya kegiatan identifikasi dapat dilakukan kapan saja sekalipun malam hari.

c. Bentang alam, artinya kegiatan identifikasi dapat dilakukan tanpa dibatasi oleh alam.

d. Hasil budaya manusia, artinya kegiatan identifikasi dapat dilakukan sekalipun di daerah dengan tingkat kerapatan bangunan yang sangat tinggi.

e. Sosial, artinya kegiatan identifikasi dapat dilakukan tanpa menimbulkan keresahan sosial.

 

Oleh sebab itu, sudah saatnya dalam Pendataan Objek Pajak PBB P2 dibutuhkan sebuah citra satelit atas suatu wilayah. Karena citra satelit bisa diperoleh secara gratis melalui internet, maka biaya yang dibutuhkan dapat ditekan serendah mungkin. Nah, bagaimanakah cara untuk memperolah citra satelit tersebut, akan dibahas pada edisi berikutnya.  Selain menggunakan citra satelit, kendala tersebut dapat juga diatasi dengan penggunaan GPS (global positioning system). Namun demikian, GPS juga memiliki kendala yaitu kebutuhan biaya yang mahal.

 

PERHITUNGAN LUAS OBJEK BUMI MENGGUNAKAN CITRA SATELIT

 

Perhitungan luas objek bumi dapat dilakukan menggunakan internet. Dalam tulisan ini, penulis memberikan dua contoh perhitungan luas yaitu lapangan sepak bola GBK (Gelora Bung Karno) di Senayan dan pelataran bawah monumen nasional

 

a. Lapangan sepak bola GBK

 

 Berdasarkan data yang telah diperoleh dari www.id.wikipedia.org dan www.gelorabungkarno.co.id, diketahui bahwa

 

 

panjang dan lebar lapangan sepak bola GBK adalah 105 m dan lebar 70 meter, artinya luas lapangan sepak bola adalah 7.350 m2. Sementara itu, jika dihitung menggunakan citra satelit via internet adalah 7.497 m2. Dengan demikian, terdapat selisih luas sekitar 2%. Selisih luas terjadi karena tidak terlihatnya secara jelas batas-batas lapangan sepak bola. Akhirnya, batas-batas lapangan sepak bola hanya dikira-kira saja.

   

b. Pelataran bawah monumen nasional

Berdasarkan data www.id.wikipedia.or.id maka ukuran pelataran bawah monumen nasional 45 m X 45 m. Dengan demikian, luas pelataran bawah

adalah 2.025 m2. Sementara itu, jika dihitung menggunakan citra satelit, maka diperoleh 2030 m2. Dengan demikian terjadi selisih luas sekitar 0,2%. Selisih luas sangat kecil karena batas-batas pelataran bawah sangat jelas terlihat. Tentunya, hal ini berbeda berbeda dengan batas lapangan sepak bola di GBK.

 

Dengan demikian, dua contoh di ini dapat menjawab keragu-raguan tentang seberapa telitikah perhitungan luas menggunakan citra satelit, mengingat selama ini orang-orang selalu beranggapan bahwa suatu produk yang gratis tentu memiliki kualitas yang rendah. Oleh sebab itu, ketelitian petugas pendata dalam mengenal dan menentukan batas-batas objek bumi/bangunan adalah sebuah keharusan.

 

PRAKTEK PENGUKURAN

 

Untuk melengkapi uraian yang agak idealis tersebut di