PENGENAAN PBB SEKTOR LAINNYA

Beberapa tahun setelah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pedesaan dan Perkotaan (P2) dialihkan menjadi pajak daerah, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak semakin serius menggarap PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (P3) dan sektor lainnya. Terakhir, melalui Peraturan Dirjen Pajak No. PER-20/PJ/2015 tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Lainnya tertanggal 20 Mei 2015 yang berlaku untuk tahun pajak 2015. Dengan demikian tuntas sudah Dirjen Pajak menggunakan kewenangannya dalam mengatur PBB sektor P3 dan sektor lainnya, khususnya berkaitan dengan ketentuan materiil.

Dinamakan sektor lainnya karena sesuai dengan PMK No. 139/ PMK.03/2014 (PMK-139) tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Sebagai Dasar Pengenaan PBB, yang mengatur bahwa objek pajak PBB adalah Bumi dan/ atau Bangunan yang meliputi sektor perkebunan, sektor perhutanan, sektor pertambangan dan sektor lainnya.

Dirjen Pajak mengatur bahwa sektor lainnya tersebut meliputi:

 

1.   Usaha Perikanan Tangkap (selanjutnya disebut UPT) yaitu usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan. Usaha Perikanan didefinisikan sebagai semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil. Sementara ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

2.  Usaha Pembudidayaan Ikan (selanjutnya disebut UPI) yaitu kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.

3.    Jaringan Pipa adalah suatu struktur bangunan yang berfungsi sebagai saluran dan terbuat dari rangkaian pipa yang digunakan untuk mengangkut/menyalurkan minyak, gas, atau air dari satu tempat ke tempat lain.

4.    Jaringan Kabel Telekomunikasi (Jaringan kabel telekomunikasi bawah laut) adalah suatu sistem transmisi telekomunikasi menggunakan media kabel yang dibentangkan di dalam lautan dan/atau samudera untuk  menghubungkan beberapa stasiun kabel.

5.    Jaringan Kabel Listrik (Jaringan kabel listrik bawah laut) adalah fasilitas penyaluran tenaga listrik berikut sarana penunjangnya.

6.    Ruas Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.

 

Terkait dengan ketentuan di atas, penulis sependapat apabila Jaringan Kabel bawah laut tergolong sebagai PBB sektor lainnya. Namun, dalam hal ini penulis kurang setuju apabila Jaringan Pipa Migas tidak dimasukkan dalam PBB Sektor P3, mengingat hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) PMK-139, bahwa kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan meliputi: i) Wilayah Kerja, Wilayah Izin Pertambangan, atau wilayah sejenisnya; dan ii). Wilayah di luar Wilayah Kerja, Wilayah Izin Pertambangan, atau wilayah sejenisnya yang merupakan satu kesatuan dan digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan.

 

Objek dan Penatausahaan PBB Sektor Lainnya


Objek PBB sektor lainnya meliputi: i) Bumi berupa perairan lepas pantai yaitu meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, laut pedalaman, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan perairan di dalam batas Landas Kontinen Indonesia; dan ii) Bangunan berupa konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada perairan lepas pantai.

 

Sedangkan, objek dan subjek pajak PBB Sektor Lainnya ditatausahakan oleh; i) KPP Pratama tempat WP terdaftar untuk UPT Tangkap atau UPI, yang mana WP terdaftar; dan ii) KPP Minyak dan Gas Bumi dalam hal tempat WP terdaftar tidak pada KPP Pratama, dengan demikian meliputi Jaringan Pipa, Jaringan Kabel Telekomunikasi, Jaringan Kabel Listrik, atau Ruas Jalan Tol.

 

Luas Bumi UPT dan UPI

 

Luas bumi UPI adalah luas  berdasarkan izin, sedangkan luas bumi UPT adalah jumlah kapal dikalikan luas areal penangkapan ikan per kapal. Selanjutnya, Dirjen Pajak menetapkan luas areal penangkapan ikan per kapal seperti terlihat dalam Tabel 1.

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.01/ MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI), diketahui bahwa WPP NRI meliputi wilayah:

 

1.     WPP-RI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman.

2.     WPP-RI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda.

3.     WPP-RI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat.

4.     WPP-RI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan.

5.     WPP-RI 712 meliputi perairan Laut Jawa.

6.     WPP-RI 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali.

7.      WPP-RI 714 Meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda.

8.      WPP-RI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau.

9.      WPP-RI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera.

10.    WPP-RI 717 meliputi perairan Teluk Cenderawasih dan Samudera Pasifik.

11.    WPP-RI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur.

 

NO

WPP-NRI

Luas Areal Penangkapan Ikan Per Kapal (M2)


1

WPP-NRI 571

                                                                                    165,187


2

WPP-NRI 572

                                                                                    559,883


3

WPP-NRI 573

                                                                                    890,258


4

WPP-NRI 571

                                                                                1,577,321


5

WPP-NRI 572

                                                                                    285,058


6

WPP-NRI 713

                                                                                    396,158


7

WPP-NRI 714

                                                                                      59,935


8

WPP-NRI 715

                                                                                    337,684


9

WPP-NRI 716

                                                                                    169,573


10

WPP-NRI 717

                                                                                    175,420


11

WPP-NRI 718

                                                                                1,004,281


Sumber : Kepdirjen pajak No. 126/PJ/2015 tentang penetapan nilai bumi per meter persegi, rasio biaya produksi, angka kapitalisasi dan luas areal penangkatan ikan per kapal, untuk penentuan besarnya nilai jual objek pajak bumi dan bangunan sektor lainnya



Penulis tambahkan juga bahwa potensi sumber daya ikan, misalnya, di WPP NRI 7181 terdiri dari:

1.      Ikan Pelagis Besar (468,7 ribu ton/ tahun) terdiri dari hiu, tenggiri, tongkol, cakalang, madidihang dan tuna mata besar.

2.      Ikan Pelagis Kecil (284,7 ribu ton/ tahun) terdiri dari selar, layang, tetengkek, bawal hitam, ikan terbang, julung-julung, kembung, banyar, tembang dan ikan biji nangka

3.      Ikan Demersal (44,7 ribu ton/ tahun) terdiri dari ikan manyung, ikan sebelah, kuwe, lolosi biru, bawal putih, kakap putih, lencam, kuniran, kakap merah, dan layur.

4.      Udang Penaeid (50,9 ribu ton/  tahun) terdiri dari udang penaeid, udang barong, kepiting dan rajungan.

5.       Ikan Karang Konsumsi (3,1 ribu ton/tahun) terdiri dari ikan ekor kuning, ikan napoleon, kerapu dan beronang.

6.       Lobster (0,1 ribu ton/tahun).

7.       Cumi-cumi (3,4 ribu ton/tahun).

 

NJOP Bumi UPT dan UPI

Penentuan NJOP Bumi UPT dan UPI dibedakan menjadi dua yaitu:

 

1.      Tidak terdapat hasil produksi, maka NJOP Bumi UPT dan UPI ditetapkan oleh Dirjen Pajak2 yaitu sebesar Rp. 140,-/meter persegi.

2.      Terdapat hasil produksi, maka penentuan NJOP Bumi UPT dapat penulis sederhanakan menjadi sebagai berikut:

 

          Hasil Produksi Satu Tahun

 Harga Jual Rata - rata dalam satu tahun pajak                     (x)

(=)                                                 Pendapatan kotor produksi

rasio biaya produksi                                       (-)

(=)     pendapatan bersih produksi dalam satu tahun sebelum tahun pajak

angka kapitalisasi                                    (x)

(=)                                                                   Nilai bumi

                  Jumlah kapal

                            Luas areal penangkapan ikan / kapal                                          (:)

(=)                                                                                                  Nilai Bumi UPT/M2

 

Di konversi menurut tabel

klasifikasi* sehingga menjadi

NJOP Bumi UPT/M2

 

*PMK No. 139/PMK.03/2014 tentang klasifikasi dan penetapan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB

 

3.      Terdapat hasil produksi, maka penentuan NJOP Bumi UPI dapat penulis sederhanakan sebagai berikut:

 

Hasil Produksi Satu Tahun

Harga Jual Rata - rata dalam satu tahun pajak                                 (x)

(=)                                                 Pendapatan kotor produksi

rasio biaya produksi                                       (-)

(=) pendapatan bersih produksi dalam satu tahun sebelum tahun pajak

angka kapitalisasi                                    (x)

(=)                                                                                                        Nilai bumi

Luas areal UPI     (:)

(=)                                                                                                      Nilai Areal UPI

 

Di konversi menurut tabel

klasifikasi sehingga menjadi

NJOP Bumi UPI/M2

 

Tampak sekilas bahwa formula penentuan NJOP Bumi antara UPT dengan UPI adalah sama, yang berbeda adalah luas UPT didasarkan pada jumlah kapal sedangkan UPI tidak, karena luas UPI didasarkan pada luas izin yang diterbitkan dalam instansi terkait. Selanjutnya, Dirjen Pajak pun menetapkan Angka Kapitalisasi sebesar 10, Rasio Biaya Produksi sebesar 70%.

 

Penulis berpendapat bahwa produktivitas setiap WP adalah berbeda, tergantung pada jenis teknologi penangkapan ikan misalnya pukat ikan, pukat udang, jaring insang hanyut oseanik, pancing rawai dasar, pancing cumi, jaring insang hanyut pantai, bouke ami, hand line, huhate, purse seine pelagis kecil. Produktivitas tiap alat penangkapan ikan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 60/MEN/2010 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan. Sementara harga ikan dapat mengacu pada -misalnya- Peraturan Menteri Perdagangan No. 32/M-DAG/ PER/5/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan tahun 2012, tentunya untuk tahun pajak 2015 digunakan peraturan tahun 2014.

 

Agar jelas memahami, penulis tampilkan contoh sebagai berikut. PT. XX bergerak di bidang usaha penangkapan ikan di laut sesuai dengan peraturan, membeli ikan hasil tangkapan nelayan, menjual hasil tangkapan kepada industri pengolahan ikan. Perusahaan tersebut memiliki 3 buah kapal pukat ikan ukuran 200-300 GT, 4 buah kapal pukat ikan ukuran 300-400 GT, 1 buah kapal pukat ikan ukuran 500- 800 GT, 1 buah kapal pengangkut/ pengumpul ukuran 800-1300 GT. Wilayah operasi PT. XX adalah WPP NRI 718. Dengan demikian, Luas bumi yang dimanfaatkan oleh PT. XX adalah 8 unit kapal dikali 1.004.281 meter persegi yaitu 8.034.248 meter persegi.

 

Alat yang digunakan PT. XX untuk menangkap ikan adalah kapal pukat ikan. Ikan yang ditangkap adalah ikan demersal (seperti kakap merah, kerapu dan cucut), namun tertangkap juga udang dan lobster. Rata-rata hasil tangkapan per tahun pukat ikan berukuran >200 GT, menghasilkan produksi sekitar 865,996 ton/tahun, sementara itu harga jual ikan, misalnya, Rp. 20 ribu/kg, maka NJOP Bumi UPT adalah:

 

865.996 kg/tahun/kapal x 8 kapal

Rp. 20.000,-/kg                                 (x)

(=)                                                 Rp. 138.559.360.000,-/tahun

70 %                                       (-)

(=)                                                       Rp. 41.567.808.000,-/tahun

10                                (x)

(=)                                                         Rp. 415.678.080.000,-/tahun

                                                                                         8 Kapal

1.004.281 m2/kapal                                      (:)

(=)                                                                      Rp. 51.738,-/m2

 

Konversi A-113 Rp. 52.800,-/m2

 

NJOP Bumi Selain UPT dan UPI

 

Nilai bumi/meter persegi ditetapkan oleh Dirjen Pajak yaitu sebesar Rp. 11.458,-/meter persegi4. Selanjutnya dikonversi sesuai dengan tabel klasifikasi agar menjadi NJOP Bumi. Sementara luas bumi untuk; i) Jaringan Pipa, Jaringan Kabel Telekomunikasi, dan Jaringan Kabel Listrik adalah panjang pipa atau kabel dikali lebar areal pengaman; dan ii) Ruas Jalan Tol adalah jumlah tapak dikali luas pondasi per tapak.

 

Lebar areal pengaman berdasarkan ROW pipa offshore adalah 500 meter sebelah kiri dan 500 meter sebelah kanan dari centreline pipa (atau total koridor ROW 1000 meter).

 

NJOP Bangunan

Penentuan NJOP Bangunan dilakukan dengan menentukan besarnya biaya pembangunan baru dikurangi penyusutan. Perlu diperhatikan bahwa penyusutan dalam PBB adalah penyusutan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian properti untuk menghasilkan nilai pasar bukan nilai buku. Pengaturan luas bangunan untuk; i) Jaringan Pipa, Jaringan Kabel Telekomunikasi, dan Jaringan Kabel Listrik adalah panjang pipa atau kabel dikali diameter pipa atau kabel; dan ii) Ruas Jalan Tol adalah panjang ruas jalan tol dikali lebar ruas jalan tol.


Menteri Perhubungan dan Menteri Pertambangan dan Energi telah mengatur tentang penggelaran kabel dan pipa bawah laut, melalui:

 

1.      Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 68 Tahun 2011 tentang Alur Pelayaran di Laut, tepatnya dalam Pasal 25 ayat (2) huruf ‘b’ yang mengatur bahwa alur pelayaran dengan kedalaman laut kurang dari 20 (dua puluh) meter kabel laut dan pipa bawah laut harus dipendam 4 (empat) meter di bawah permukaan dasar laut (natural sea bed). Sedangkan definisi dari Alur Pelayaran di Laut adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari kapal angkutan laut.

2.      Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi No. 300.K/38/M. PE/1997 tentang Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Minyak Dan Gas Bumi, tepatnya Pasal 13 yang mengatur bahwa Pipa Penyalur yang digelar di laut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

 

a. Dalam hal kedalaman dasar laut kurang dari 13 meter maka pipa harus ditanam sekurang-kurangnya 2 (dua) meter di  bawah dasar laut (sea bed), serta dilengkapi dengan sistem pemberat agar pipa tidak tergeser; atau

b. Dalam hal kedalaman dasar laut 13 meter atau lebih maka pipa dapat diletakkan di dasar laut, serta dilengkapi dengan sistem pemberat agar pipa tidak tergeser atau berpindah.

 

Dua buah peraturan tersebut seolah-olah bertentangan antara satu dengan yang lain. Di satu sisi mensyaratkan agar dipendam, sisi yang lain tidak

 

mewajibkan dipendam. Tetapi, bagi penulis tidaklah penting, karena yang penting adalah, apabila tidak dipendam, apakah pipa dan kabel tersebut dapat dikategorikan sebagai bangunan? Jawaban penulis adalah ya. Karena definisi bumi menurut UU PBB adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, sementara pipa dan kabel berada dalam tubuh bumi. Penulis menyadari bahwa ketentuan tersebut akan menimbulkan perbedaan pendapat antara fiskus dengan WP, yaitu berupa keberatan PBB.

 

 

"Penentuan NJOP Bangunan dilakukan dengan menentukan besarnya biaya pembangunan baru dikurangi penyusutan. Perlu diperhatikan bahwa penyusutan dalam PBB adalah penyusutan berdasarkan prinsip - prinsip penilaian properto untuk menghasilkan nilai pasar bukan nilai buku"

 

Ditulis oleh : Heru Supriyanto, BEM, M.Si.

Widyaiswara, Pusdiklat Pajak Kementerian Keuangan